Pajak Marketplace Ditunda: Kenapa Pedagang Online dan Ritel Terbelah?

Rencana pemungutan pajak dari transaksi pedagang di marketplace kembali berubah. Pemerintah yang semula menjadwalkan pemungutan mulai 1 Agustus 2026 memutuskan menundanya hingga 1 November 2026.

Kebijakan ini kemudian memunculkan reaksi yang berbeda dari pelaku usaha. Sebagian pedagang online mendapat ruang bernapas karena pemungutan otomatis belum berjalan sesuai jadwal awal. Namun, dari sisi ritel konvensional, penundaan justru dipandang memperpanjang ketimpangan perlakuan antara penjualan online dan offline.

Di tengah perdebatan tersebut, ada satu hal yang sering luput: kebijakan ini sebenarnya bukan pengenaan jenis pajak baru.

Apa Sebenarnya Pajak Marketplace 0,5 Persen?

Ketentuan tersebut berasal dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur penunjukan pihak lain, termasuk marketplace, sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri melalui perdagangan elektronik.

Sederhananya, sebelumnya pedagang yang memiliki kewajiban pajak melakukan penyetoran pajaknya sendiri sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui PMK 37/2025, mekanisme tersebut diubah sehingga marketplace yang ditunjuk pemerintah akan memungut pajak dari transaksi tertentu dan menyetorkannya kepada negara.

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa PMK 37/2025 tidak menciptakan jenis pajak baru. Perubahan utamanya berada pada mekanisme pemungutan, dari yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pedagang menjadi dipungut melalui marketplace. 1

Dengan kata lain, istilah “pajak marketplace” yang banyak digunakan dalam pemberitaan sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai mekanisme pemungutan PPh melalui marketplace.

Berapa Besar Pungutannya?

Tarif pemungutan yang ditetapkan adalah 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet yang menjadi dasar pemungutan, dengan ketentuan tertentu. Dasar tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 2

Sebagai ilustrasi sederhana, jika suatu transaksi yang menjadi objek pemungutan memiliki nilai Rp10 juta, maka besaran PPh Pasal 22 yang dipungut adalah:

0,5% × Rp10.000.000 = Rp50.000

Namun, angka 0,5 persen tersebut tidak boleh langsung diartikan sebagai tambahan pajak baru sebesar 0,5 persen bagi semua pedagang.

DJP menjelaskan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 tersebut dapat menjadi bagian dari pelunasan PPh Final sesuai ketentuan atau menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan bagi wajib pajak yang tidak menggunakan skema PPh Final tertentu. 3

Tidak Semua Pedagang Online Dipungut 0,5 Persen

Salah satu bagian penting dari aturan ini adalah perlindungan bagi pedagang orang pribadi dengan omzet kecil.

Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace, selama memenuhi ketentuan administratif dan menyampaikan surat pernyataan sesuai aturan.

Artinya, pedagang kecil tidak otomatis dipotong 0,5 persen hanya karena berjualan di marketplace. Mereka perlu menyampaikan surat pernyataan omzet kepada marketplace agar pengecualian tersebut dapat diterapkan. 4

Rp500 Juta Itu Dihitung dari Satu Toko atau Semua Usaha?

Ini salah satu bagian yang penting dipahami pedagang online.

Batas Rp500 juta tersebut bukan dihitung hanya berdasarkan omzet satu toko di satu marketplace.

DJP menjelaskan bahwa untuk Wajib Pajak orang pribadi, peredaran bruto yang menjadi dasar penghitungan mencakup keseluruhan peredaran bruto usaha. Artinya, perhitungan dapat mencakup omzet dari seluruh toko online maupun toko offline milik wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 5

Misalnya, seseorang memiliki dua toko di marketplace berbeda dan juga memiliki toko fisik. Omzet dari berbagai kegiatan usaha tersebut tidak bisa begitu saja dipisahkan untuk menganggap masing-masing toko masih berada di bawah batas Rp500 juta.

Karena itu, pedagang perlu melihat kondisi usaha secara keseluruhan, bukan hanya angka penjualan yang terlihat pada satu dashboard marketplace.

Empat Marketplace Ditunjuk sebagai Pemungut

Pada 1 Juli 2026, Direktorat Jenderal Pajak menunjuk empat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace sebagai pihak yang memungut PPh Pasal 22.

Keempatnya adalah:

• Blibli
• Shopee
• Tokopedia
• Lazada

DJP pada saat itu menetapkan tanggal mulai pemungutan pada 1 Agustus 2026, setelah masa persiapan dan penyesuaian sistem selama satu bulan. 6

Penunjukan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membuat administrasi perpajakan lebih sederhana sekaligus meningkatkan kepastian dan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha digital dan konvensional.

Kenapa Pemerintah Memilih Marketplace sebagai Pemungut?

Alasannya berkaitan dengan perubahan cara masyarakat bertransaksi.

Marketplace memiliki posisi sebagai perantara transaksi antara penjual dan pembeli. Sistem mereka juga mencatat berbagai informasi transaksi yang terjadi di dalam platform.

Dengan menempatkan marketplace sebagai pemungut, pemerintah dapat mengubah proses yang sebelumnya harus dilakukan sendiri oleh pedagang menjadi proses yang lebih terintegrasi dengan sistem transaksi digital.

DJP menyebut mekanisme ini bertujuan menyederhanakan administrasi, meningkatkan kepatuhan, serta menciptakan level playing field antara pelaku usaha yang bertransaksi secara digital dan konvensional. 7

Dari sudut pandang pemerintah, pendekatan ini juga membuat aktivitas ekonomi digital lebih mudah terhubung dengan administrasi perpajakan.

Masalahnya Bukan Sekadar 0,5 Persen

Di sinilah persoalan mulai menjadi lebih rumit.

Bagi pemerintah, mekanisme tersebut merupakan penyederhanaan administrasi dan bagian dari upaya menciptakan perlakuan pajak yang lebih setara.

Bagi sebagian pedagang online, pemungutan otomatis dapat terasa seperti pengurangan langsung terhadap arus kas dan margin usaha, terutama ketika kondisi daya beli masyarakat belum sepenuhnya kuat.

Sementara bagi ritel konvensional, persoalannya justru terletak pada pertanyaan yang berbeda: mengapa pedagang yang berjualan secara offline harus menghadapi kewajiban perpajakan sementara mekanisme pemungutan untuk pedagang marketplace kembali ditunda?

Pertanyaan inilah yang kemudian membuat keputusan penundaan tidak sesederhana persoalan teknis perpajakan.

Ia menyentuh persoalan yang lebih besar: bagaimana pemerintah mencari titik keseimbangan antara penerimaan negara, perlindungan pedagang kecil, daya beli masyarakat, dan persaingan yang adil antara bisnis online dan offline.

Kenapa Pajak Marketplace Ditunda?

Secara aturan, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace sebenarnya sudah disiapkan untuk mulai berjalan pada 1 Agustus 2026.

Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya memberikan waktu satu bulan kepada empat marketplace yang ditunjuk untuk melakukan penyesuaian sistem sebelum pemungutan dimulai. Dengan demikian, dari sisi regulasi dan kesiapan teknis, pemerintah sebenarnya sudah berada di tahap implementasi.

Namun, memasuki awal Agustus, pemerintah mengambil keputusan berbeda.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan menunda pelaksanaan pemungutan tersebut karena pemerintah menilai kondisi daya beli masyarakat masih perlu dijaga.

Daya Beli Menjadi Alasan Utama

Alasan pemerintah bukan karena aturan PMK 37/2025 dibatalkan.

Yang ditunda adalah waktu pelaksanaannya.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan pemulihan daya beli masyarakat berjalan lebih kuat sebelum mekanisme pemungutan diterapkan.

Pertimbangannya cukup sederhana: ketika masyarakat dan pelaku usaha masih berada dalam kondisi pemulihan, tambahan tekanan terhadap arus kas pedagang dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas ekonomi.

Dalam konteks pedagang online, persoalannya bukan hanya mengenai jumlah pajak yang dipungut.

Potongan yang dilakukan langsung ketika transaksi terjadi juga memengaruhi arus kas usaha. Bagi pedagang dengan margin keuntungan yang tipis, perubahan kecil pada arus kas dapat terasa lebih besar dibandingkan bagi usaha dengan margin yang lebih tinggi.

Karena itu, pemerintah memilih memberikan waktu tambahan sebelum mekanisme pemungutan dijalankan.

Keputusan Ini Sebenarnya Sudah Dipertimbangkan Sebelumnya

Penundaan pada Agustus 2026 juga bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba.

Pada April 2026, Purbaya sudah menyampaikan bahwa pemerintah akan melihat kondisi daya beli setelah kuartal II sebelum menentukan penerapan pemungutan pajak marketplace.

Pemerintah ketika itu mempertimbangkan apakah penerapan kebijakan tersebut berpotensi mengganggu daya beli masyarakat. 1

Artinya, sejak beberapa bulan sebelum jadwal implementasi, kondisi ekonomi memang sudah menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan waktu pelaksanaan.

Ini penting karena menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar kesiapan sistem marketplace.

Platform bisa menyiapkan sistem dalam hitungan waktu tertentu, tetapi pemerintah tetap harus mempertimbangkan apakah kondisi ekonomi cukup kuat untuk menerima perubahan mekanisme pemungutan tersebut.

Kalau Begitu, Kenapa Sempat Disiapkan untuk 1 Agustus?

Pertanyaan ini menjadi menarik karena pemerintah sebelumnya sudah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan memberikan masa transisi selama satu bulan.

DJP bahkan menyatakan bahwa mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya menyederhanakan administrasi perpajakan dan menciptakan level playing field antara pelaku usaha digital dan konvensional. 2

Dengan kata lain, dari perspektif administrasi perpajakan, pemerintah memiliki alasan kuat untuk segera menjalankannya.

Namun, dari perspektif ekonomi makro, waktunya menjadi persoalan berbeda.

Pemerintah harus memilih antara dua kepentingan:

• meningkatkan kepastian dan kepatuhan perpajakan melalui mekanisme pemungutan otomatis; atau
• memberikan ruang kepada pelaku usaha dan konsumen agar proses pemulihan daya beli tidak terganggu.

Penundaan menunjukkan bahwa untuk saat ini pemerintah memilih kepentingan yang kedua.

Pemerintah Tidak Menunggu Angka Pajak, tetapi Kondisi Ekonomi

Hal menarik lainnya adalah pemerintah tidak menjadikan satu angka transaksi marketplace sebagai dasar tunggal untuk menentukan kapan kebijakan diterapkan.

Purbaya sebelumnya menyebut kondisi daya beli sebagai salah satu pertimbangan utama. Dalam perkembangan kebijakan, indikator seperti kepercayaan konsumen dan penjualan ritel juga menjadi perhatian untuk melihat apakah konsumsi masyarakat sudah cukup kuat.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat pajak marketplace bukan hanya sebagai persoalan penerimaan negara.

Ia juga berkaitan dengan perilaku konsumsi.

Jika pedagang menghadapi margin yang semakin sempit, sebagian biaya dapat berujung pada penyesuaian harga. Jika harga meningkat sementara daya beli masyarakat belum kuat, permintaan dapat ikut tertekan.

Di sisi lain, jika pemerintah terus menunda mekanisme pemungutan, persoalan kesetaraan perpajakan antara penjual online dan offline juga tidak segera selesai.

Di sinilah dilema kebijakan tersebut muncul.

Penundaan Bukan Berarti PMK 37/2025 Dicabut

Penting untuk membedakan antara penundaan implementasi dan pembatalan aturan.

Penundaan tidak berarti PMK Nomor 37 Tahun 2025 otomatis menjadi tidak berlaku.

Substansi kebijakan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tetap menjadi dasar hukum. Yang berubah adalah waktu penerapan pemungutannya di lapangan.

DJP sebelumnya juga menegaskan bahwa PMK 37/2025 mengatur mekanisme pemungutan dan bukan menciptakan jenis pajak baru. 3

Karena itu, istilah “pajak toko online dibatalkan” kurang tepat jika digunakan untuk menggambarkan keputusan pemerintah tersebut.

Yang lebih akurat adalah: pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace ditunda.

Lalu, Kapan Akan Berlaku Lagi?

Pemerintah menetapkan penundaan pelaksanaan hingga 1 November 2026.

Namun, tanggal tersebut perlu dibaca dengan hati-hati.

Penundaan bukan berarti pemerintah sudah memiliki kepastian bahwa kondisi ekonomi pada 1 November pasti akan memenuhi seluruh pertimbangan yang dibutuhkan.

Justru karena alasan utama penundaan berkaitan dengan kondisi daya beli, penerapan kembali kebijakan tetap bergantung pada evaluasi kondisi ekonomi.

Inilah yang membuat tanggal November menjadi bagian penting dalam perdebatan.

Jika daya beli membaik dan indikator konsumsi menunjukkan pemulihan yang cukup kuat, pemerintah memiliki alasan untuk melanjutkan implementasi.

Namun, jika kondisi ekonomi belum sesuai dengan pertimbangan pemerintah, muncul pertanyaan apakah kebijakan tersebut akan kembali ditunda.

Di Sinilah Masalah Ketidakpastian Mulai Muncul

Penundaan dapat menjadi kebijakan yang masuk akal jika pemerintah memang membutuhkan ruang untuk menjaga daya beli.

Namun, bagi pelaku usaha, perubahan jadwal berulang juga memiliki biaya.

Marketplace harus menyiapkan sistem. Seller harus memahami mekanisme baru. Perusahaan perlu menyesuaikan pencatatan dan arus kas. Bahkan ketika kebijakan akhirnya ditunda, sistem yang sudah disiapkan tetap membutuhkan penyesuaian kembali.

Artinya, ketidakpastian kebijakan juga memiliki konsekuensi ekonomi.

Persoalannya kemudian bukan hanya apakah pajak 0,5 persen terlalu berat atau tidak.

Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai kapan dan dalam kondisi seperti apa kebijakan tersebut akan benar-benar diterapkan.

Penundaan Ini Menguntungkan Siapa?

Dalam jangka pendek, pihak yang paling jelas mendapatkan ruang adalah pedagang marketplace yang seharusnya mulai terkena pemungutan pada Agustus.

Mereka mendapatkan waktu tambahan sebelum sebagian transaksi dipungut melalui mekanisme baru.

Namun, keuntungan tersebut tidak berarti seluruh pedagang online otomatis terbebas dari kewajiban pajak penghasilan.

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, PMK 37/2025 mengubah mekanisme pemungutan. Kewajiban PPh atas penghasilan usaha tetap mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, dari perspektif ritel konvensional, penundaan justru dapat dipandang sebagai perpanjangan dari ketidakseimbangan perlakuan.

Dan dari sinilah perdebatan antara pelaku ekonomi digital dan ritel konvensional menjadi semakin menarik.

Ketika pemerintah memilih melindungi daya beli dengan menunda pemungutan, apakah keputusan tersebut sekaligus menciptakan masalah baru dalam hal kesetaraan persaingan?

Kenapa Pedagang Online dan Ritel Konvensional Terbelah?

Penundaan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace memperlihatkan bahwa kebijakan pajak tidak hanya menyangkut hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.

Di dalamnya terdapat kepentingan yang berbeda antara pelaku ekonomi digital dan ritel konvensional.

Menariknya, kedua sisi memiliki alasan yang masuk akal.

Di satu sisi, pelaku industri e-commerce membutuhkan kepastian mekanisme dan waktu untuk memastikan sistem pemungutan tidak mengganggu aktivitas seller.

Di sisi lain, peritel konvensional melihat persoalan dari sudut yang berbeda: apakah perlakuan perpajakan antara toko online dan toko fisik sudah benar-benar setara?

Posisi idEA: Hormati Kebijakan, tetapi Sistem Harus Siap

Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA sejak awal menyatakan menghormati kebijakan pemerintah mengenai pemungutan PPh melalui marketplace.

Ketika empat marketplace ditunjuk sebagai pemungut pada Juli 2026, Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan fokus industri adalah memastikan implementasi berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, serta meminimalkan dampak operasional bagi marketplace maupun seller. 1

Marketplace kemudian menggunakan masa transisi untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian proses bisnis, dan komunikasi kepada para penjual.

idEA juga menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan pajak baru. Bagi seller yang memang telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak, kewajiban PPh tetap ada; yang berubah adalah mekanisme pemungutannya melalui marketplace. 2

Masalah yang menjadi perhatian industri lebih banyak berada pada aspek implementasi.

Seller perlu mengetahui apakah dirinya termasuk pihak yang dikenai pemungutan, dokumen apa yang harus disiapkan, bagaimana pengecualian omzet Rp500 juta diterapkan, dan bagaimana transaksi dicatat dalam administrasi perpajakan.

Karena itu, idEA juga mendorong sosialisasi yang lebih luas, FAQ yang jelas, serta kanal bantuan yang responsif agar perubahan mekanisme tidak menimbulkan kebingungan di tingkat penjual. 3

Dari Sisi Marketplace, Masalahnya Bukan Sekadar Potongan Pajak

Perubahan mekanisme pajak membutuhkan perubahan pada sistem digital yang menangani transaksi dalam jumlah besar.

Marketplace harus memastikan sistem dapat mengidentifikasi transaksi yang menjadi objek pemungutan, menghitung nilai yang tepat, menerapkan pengecualian, mencatat pemungutan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan seller.

Karena itu, ketika pemerintah menunda penerapan, persoalannya tidak berhenti pada “pajak jadi tidak dipotong”.

Ada pula konsekuensi operasional bagi platform yang sebelumnya sudah melakukan persiapan.

Dalam masa transisi sebelum penerapan awal, idEA menyebut platform membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian teknis dan penyempurnaan proses bisnis. 4

Dari perspektif industri digital, kepastian jadwal menjadi penting karena setiap perubahan kebijakan harus diterjemahkan kembali ke sistem yang digunakan oleh jutaan transaksi dan penjual.

Hippindo Melihat Masalah dari Sisi yang Berbeda

Jika idEA melihat persoalan terutama dari sisi implementasi ekosistem digital, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) melihatnya dari sisi persaingan usaha.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah sebelumnya menyatakan dukungan terhadap penerapan pajak e-commerce karena menilai kebijakan tersebut dapat menciptakan kesetaraan kewajiban antara pedagang online dan offline. 5

Argumen tersebut sebenarnya sudah muncul sebelum PMK 37/2025 diterapkan.

Bagi peritel konvensional, toko fisik memiliki kewajiban perpajakan dan biaya operasional yang harus dipenuhi. Mereka kemudian berhadapan dengan pedagang online yang dapat menjual produk melalui marketplace dengan struktur biaya yang berbeda.

Karena itu, ketika pemungutan otomatis terhadap seller marketplace ditunda, persoalan yang dilihat Hippindo bukan hanya mengenai penundaan penerimaan pajak.

Yang dipersoalkan adalah kesetaraan arena persaingan.

Apa yang Dimaksud dengan Level Playing Field?

Istilah level playing field sering muncul dalam perdebatan kebijakan ini.

Sederhananya, istilah tersebut merujuk pada kondisi ketika pelaku usaha yang bersaing dalam pasar menghadapi aturan dan kewajiban yang relatif setara.

Bayangkan dua pedagang menjual produk yang sama.

Pedagang pertama memiliki toko fisik. Ia membayar sewa tempat, listrik, pegawai, distribusi, serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

Pedagang kedua menjual produk yang sama melalui marketplace. Ia tidak memiliki biaya toko fisik yang sama, tetapi memperoleh akses ke pasar digital yang sangat luas.

Jika mekanisme perpajakan antara keduanya berbeda, maka muncul pertanyaan apakah perbedaan tersebut menciptakan keuntungan kompetitif bagi salah satu pihak.

Inilah yang menjadi dasar argumen ritel konvensional ketika meminta perlakuan yang lebih setara.

Tetapi Online Tidak Otomatis Berarti Lebih Ringan

Di sisi lain, menyamakan persaingan online dan offline juga tidak sesederhana membandingkan pajak.

Pedagang online memiliki biaya yang berbeda: komisi marketplace, biaya layanan, promosi, iklan digital, logistik, retur barang, perang harga, hingga biaya untuk mempertahankan visibilitas produk di dalam platform.

Pedagang offline menghadapi biaya yang berbeda pula, seperti sewa tempat, tenaga kerja, utilitas, dan biaya operasional toko.

Artinya, kedua model bisnis memang memiliki struktur biaya yang berbeda sejak awal.

Karena itu, kesetaraan pajak tidak selalu berarti seluruh biaya bisnis online dan offline harus dibuat sama.

Yang lebih relevan adalah memastikan kewajiban perpajakan diterapkan berdasarkan aturan yang jelas dan tidak menciptakan perlakuan yang secara tidak wajar menguntungkan salah satu model usaha.

Di Mana Posisi Pedagang Kecil?

Perdebatan ini menjadi lebih rumit ketika memasukkan pedagang kecil.

Pemerintah memberikan pengecualian bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta per tahun, dengan syarat administratif tertentu.

Artinya, tidak semua seller marketplace akan terkena pemungutan 0,5 persen.

Bagi pedagang kecil, penundaan bisa memberikan tambahan ruang untuk menjalankan usaha tanpa harus menghadapi perubahan mekanisme pemungutan dalam waktu dekat.

Namun, dari sisi administrasi, pedagang tetap perlu memahami aturan agar tidak keliru menganggap bahwa omzet di bawah Rp500 juta berarti tidak memiliki kewajiban perpajakan apa pun.

Pengecualian dari pemungutan oleh marketplace dan kewajiban pajak secara keseluruhan adalah dua hal yang tidak selalu identik.

Jadi, Siapa yang Diuntungkan oleh Penundaan?

Jika dilihat dalam jangka pendek, pedagang marketplace yang memenuhi kriteria pemungutan mendapatkan tambahan waktu.

Marketplace juga mendapatkan waktu untuk menyempurnakan sistem sebelum kewajiban kembali diterapkan.

Pemerintah memperoleh ruang untuk menjaga momentum konsumsi dan mengevaluasi kondisi daya beli sebelum menjalankan kebijakan.

Namun, ada pihak lain yang melihat konsekuensi berbeda.

Ritel konvensional harus tetap menjalankan kewajiban yang sudah berlaku sambil bersaing dengan pedagang digital. Jika mekanisme pemungutan marketplace terus ditunda, mereka dapat melihat situasi tersebut sebagai bentuk ketidaksetaraan yang diperpanjang.

Dengan demikian, sulit mengatakan bahwa penundaan ini hanya menguntungkan satu kelompok.

Manfaatnya tersebar pada pihak yang berbeda, sementara biayanya juga muncul pada pihak yang berbeda.

Dua Kepentingan yang Sama-sama Masuk Akal

Di titik ini, polemik pajak marketplace tidak lagi tepat dilihat sebagai pertentangan antara “pemerintah melawan pedagang”.

Pemerintah memiliki alasan untuk menunda: menjaga daya beli dan momentum ekonomi.

Pelaku e-commerce memiliki alasan untuk meminta kepastian: sistem harus siap dan seller perlu memahami mekanisme.

Ritel konvensional juga memiliki alasan untuk meminta penerapan: kewajiban perpajakan harus memberikan arena persaingan yang adil.

Ketiganya tidak selalu bertentangan.

Masalahnya adalah bagaimana pemerintah menentukan waktu dan desain kebijakan sehingga ketiga kepentingan tersebut dapat dipertemukan.

Masalah Terbesarnya Justru Bisa Jadi Kepastian Kebijakan

Penundaan satu kali mungkin dapat dipahami sebagai respons terhadap kondisi ekonomi.

Namun, jika jadwal penerapan terus berubah, pelaku usaha akan kesulitan menyusun perencanaan.

Marketplace harus menyiapkan sistem. Seller harus menyesuaikan pencatatan. Peritel harus menghitung strategi harga dan biaya. Pemerintah sendiri harus terus mengomunikasikan perubahan kepada publik.

Dalam kondisi seperti itu, ketidakpastian dapat menjadi biaya tersendiri.

Karena itu, persoalan yang perlu dijawab pemerintah bukan hanya “kapan pajak marketplace mulai dipungut?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Indikator ekonomi apa yang harus terpenuhi agar pemerintah benar-benar yakin bahwa kebijakan ini sudah waktunya diterapkan?”

Jika jawabannya hanya “ketika daya beli sudah membaik”, pelaku usaha masih belum memiliki patokan yang cukup jelas.

Dan di situlah persoalan berikutnya muncul: apakah penundaan sampai November benar-benar cukup untuk menyelesaikan dilema tersebut?

Penundaan Pajak Marketplace: Kehati-hatian atau Ketidakpastian?

Jika seluruh kepentingan tersebut diletakkan berdampingan, keputusan pemerintah untuk menunda pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace sebenarnya dapat dipahami.

Daya beli masyarakat memang merupakan bagian penting dari perekonomian. Ketika konsumsi rumah tangga belum cukup kuat, pemerintah tentu memiliki alasan untuk berhati-hati terhadap kebijakan yang berpotensi menambah tekanan pada arus kas pelaku usaha.

Namun, ada konsekuensi lain yang tidak boleh diabaikan.

Setiap penundaan juga memperpanjang masa ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Marketplace sudah menyiapkan sistem. Seller sudah mulai mempelajari mekanisme baru. Ritel konvensional menunggu kesetaraan perlakuan. Pemerintah sendiri harus kembali menentukan kapan kondisi ekonomi dianggap cukup kuat untuk menjalankan kebijakan.

Dengan demikian, penundaan bukan keputusan yang tanpa biaya.

Masalahnya Bukan Hanya Kapan, tetapi Apa Ukurannya

Pemerintah menyebut perbaikan daya beli sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum pemungutan kembali dijalankan.

Pertanyaannya kemudian: seperti apa kondisi yang dapat disebut sebagai “daya beli sudah membaik”?

Jika tidak ada indikator yang cukup jelas, pelaku usaha akan kesulitan memperkirakan apakah kebijakan benar-benar akan berjalan pada jadwal berikutnya.

Karena itu, penggunaan indikator seperti kepercayaan konsumen dan penjualan ritel menjadi penting. Setidaknya, pelaku usaha membutuhkan gambaran mengenai kondisi ekonomi yang menjadi dasar keputusan pemerintah.

Semakin transparan indikator yang digunakan, semakin mudah pula pelaku usaha memahami alasan di balik perubahan kebijakan.

Apakah 1 November 2026 Benar-Benar Akan Menjadi Titik Mulai?

Saat ini, pemerintah telah menunda pemungutan hingga 1 November 2026.

Namun, pengalaman perubahan jadwal sebelumnya membuat tanggal tersebut sebaiknya tidak dipahami sebagai kepastian yang sama sekali tidak dapat berubah.

Jika kondisi ekonomi membaik sesuai pertimbangan pemerintah, implementasi dapat berjalan sesuai jadwal.

Sebaliknya, jika daya beli dan indikator konsumsi masih dianggap belum cukup kuat, pemerintah dapat kembali menghadapi pilihan yang sama: menjalankan kebijakan atau memberikan penundaan tambahan.

Ini bukan berarti penundaan berikutnya pasti terjadi.

Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kebijakan pasti ditunda lagi.

Namun, secara analitis, kemungkinan perubahan tetap perlu diperhitungkan karena jadwal implementasi sebelumnya juga telah mengalami perubahan.

Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah?

Jika tujuan pemerintah adalah menjaga daya beli sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih setara, ada beberapa hal yang menjadi penting.

1. Tetapkan indikator implementasi yang transparan

Pemerintah dapat menjelaskan indikator ekonomi yang digunakan untuk menentukan apakah pemungutan sudah layak diterapkan kembali.

Dengan begitu, perubahan jadwal tidak terlihat semata-mata sebagai keputusan administratif, tetapi sebagai respons terhadap ukuran ekonomi yang dapat dipahami publik.

2. Berikan kepastian kepada pelaku usaha

Marketplace dan seller membutuhkan waktu untuk menyesuaikan sistem dan administrasi.

Karena itu, semakin jauh hari kepastian diberikan, semakin kecil biaya penyesuaian yang harus ditanggung pelaku usaha.

3. Pastikan pedagang kecil tidak terbebani secara tidak proporsional

Pengecualian untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta merupakan salah satu instrumen untuk membedakan pedagang kecil dari usaha dengan skala lebih besar.

Namun, sosialisasi mengenai cara menghitung omzet dan mekanisme penyampaian surat pernyataan tetap penting agar pedagang kecil tidak terkena pemungutan hanya karena tidak memahami prosedurnya.

4. Jangan hanya melihat penerimaan pajak

Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari berapa besar penerimaan PPh yang berhasil dikumpulkan.

Pemerintah juga perlu melihat dampaknya terhadap jumlah transaksi, harga barang, margin pedagang, keberlangsungan usaha kecil, dan persaingan antara bisnis online dan offline.

Jika penerimaan meningkat tetapi aktivitas ekonomi justru tertekan secara signifikan, tujuan kebijakan menjadi lebih sulit dinilai.

Bagaimana dengan Pedagang Online?

Bagi pedagang online, penundaan sebaiknya tidak diterjemahkan sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban perpajakan.

Seperti dijelaskan sebelumnya, mekanisme pemungutan melalui marketplace bukanlah penciptaan jenis pajak baru.

Pedagang tetap perlu memahami status perpajakannya, mencatat omzet, menyimpan dokumen transaksi, dan mengetahui apakah dirinya memenuhi syarat pengecualian dari pemungutan oleh marketplace.

Justru masa penundaan dapat digunakan untuk melakukan persiapan.

Seller dapat memeriksa pencatatan omzet, memahami mekanisme PPh yang berlaku, dan memastikan dokumen yang diperlukan sudah tersedia apabila kebijakan kembali diterapkan.

Bagaimana dengan Ritel Konvensional?

Argumen Hippindo mengenai level playing field juga tidak bisa begitu saja diabaikan.

Jika pemerintah ingin membangun sistem perpajakan yang semakin terintegrasi dengan ekonomi digital, perbedaan mekanisme antara transaksi online dan offline memang perlu terus dievaluasi.

Namun, kesetaraan tidak berarti setiap model bisnis harus memiliki struktur biaya yang identik.

Yang lebih penting adalah memastikan bahwa perbedaan perlakuan perpajakan memiliki dasar yang jelas, dapat dijelaskan, dan tidak menciptakan distorsi persaingan yang tidak semestinya.

Dalam konteks tersebut, tuntutan ritel konvensional sebenarnya bukan sekadar soal “ingin pedagang online dikenai pajak”.

Di baliknya ada persoalan yang lebih luas tentang bagaimana aturan perpajakan mengikuti perubahan model bisnis tanpa meninggalkan pelaku usaha yang sudah lebih dulu berada dalam sistem formal.

Jangan Sampai Pajak Menjadi Sumber Ketidakpastian Baru

Tujuan utama kebijakan pajak pada akhirnya bukan hanya mengumpulkan penerimaan.

Pajak juga membutuhkan kepastian.

Pelaku usaha perlu mengetahui berapa kewajibannya, kapan harus membayar, bagaimana cara menghitungnya, dan apa konsekuensinya jika aturan berubah.

Karena itu, kebijakan yang terus mengalami perubahan jadwal dapat menimbulkan persoalan tersendiri.

Bukan karena pajaknya otomatis terlalu besar, tetapi karena pelaku usaha sulit membuat perencanaan ketika aturan dan waktu implementasi terus bergerak.

Dalam ekonomi digital yang bergerak cepat, kepastian semacam ini menjadi semakin penting.

Jadi, Apakah Penundaan Ini Salah?

Tidak sesederhana itu.

Jika kondisi daya beli memang membutuhkan dukungan, menunda kebijakan dapat menjadi bentuk kehati-hatian yang masuk akal.

Namun, jika penundaan terus berulang tanpa indikator yang transparan dan jadwal yang semakin jelas, kebijakan tersebut berisiko kehilangan kepastian bagi pelaku usaha.

Karena itu, persoalannya bukan sekadar menunda atau tidak menunda.

Yang jauh lebih penting adalah apakah pemerintah mampu menjelaskan mengapa kebijakan ditunda, kondisi apa yang harus terpenuhi, dan bagaimana memastikan semua model usaha mendapatkan perlakuan perpajakan yang wajar.

Kesimpulan: Pajak Marketplace Bukan Sekadar Soal 0,5 Persen

Penundaan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace menunjukkan betapa rumitnya mencari titik keseimbangan antara penerimaan negara, daya beli, pedagang kecil, dan persaingan usaha.

Di satu sisi, pemerintah memiliki alasan untuk berhati-hati. Daya beli merupakan bagian penting dari pemulihan ekonomi, sementara pedagang kecil membutuhkan ruang untuk mempertahankan usahanya.

Di sisi lain, ritel konvensional memiliki alasan untuk mempertanyakan penundaan karena mereka melihat persoalan dari sudut level playing field.

Sementara bagi marketplace dan seller, perubahan jadwal berarti tambahan pekerjaan untuk menyesuaikan sistem dan administrasi.

Karena itu, kebijakan ini tidak tepat jika hanya dibaca sebagai “pajak online 0,5 persen”.

Yang sebenarnya sedang dipertaruhkan adalah desain hubungan antara negara dan ekonomi digital.

Bagaimana pemerintah memungut pajak tanpa membuat usaha kecil semakin berat, tetapi pada saat yang sama tidak menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang menjalankan kewajiban melalui kanal konvensional?

Jawabannya tidak akan ditentukan oleh angka 0,5 persen saja.

Ia akan ditentukan oleh waktu penerapan, kejelasan aturan, transparansi indikator ekonomi, serta kemampuan pemerintah memastikan bahwa perubahan cara berbisnis di era digital diikuti oleh perubahan administrasi perpajakan yang adil.

Untuk saat ini, pemungutan telah ditunda hingga 1 November 2026. Apakah tanggal tersebut benar-benar menjadi titik mulai, atau kembali berubah mengikuti kondisi ekonomi, masih menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Yang jelas, penundaan memberi pedagang online waktu bernapas, tetapi juga memperpanjang pertanyaan tentang kapan persaingan online dan offline benar-benar berada di lapangan yang sama.

Dan mungkin, justru di situlah inti persoalannya: kebijakan pajak yang adil bukan hanya tentang siapa yang membayar, tetapi juga tentang kapan, bagaimana, dan dengan beban yang seberapa proporsional pajak tersebut diterapkan.