Aturan PayLater OJK: Hak dan Kewajiban Pengguna

Kemudahan pembayaran digital perlu diimbangi pemahaman terhadap biaya, kewajiban, dan risiko cicilan.
MIDDLE AD

Fitur beli sekarang bayar nanti atau Buy Now Pay Later (BNPL) membuat transaksi terasa lebih mudah. Namun, kemudahan itu tetap merupakan fasilitas pembiayaan yang menimbulkan kewajiban pembayaran. Karena itu, pengguna perlu memahami Aturan PayLater OJK sebelum menyetujui transaksi, terutama mengenai kelayakan debitur, biaya, data pribadi, penagihan, dan risiko utang.

Per 16 November 2026, pengaturan utama BNPL oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengacu pada Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025. Aturan tersebut dilengkapi ketentuan teknis melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 2 Tahun 2026 untuk BNPL yang diselenggarakan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah. Keduanya memperjelas tanggung jawab penyelenggara sekaligus informasi yang berhak diketahui konsumen.

 

Apa Isi Aturan PayLater OJK Terbaru?

POJK 32 Tahun 2025 berlaku sejak 15 Desember 2025. Regulasi ini mengatur penyelenggaraan BNPL oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. BNPL merupakan fasilitas pembiayaan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan/atau jasa.

Dalam memahami Aturan PayLater OJK, konsumen perlu mengetahui bahwa tidak semua layanan yang memakai istilah paylater otomatis berada dalam skema dan ketentuan yang sama. Konsumen perlu memeriksa siapa lembaga yang menyediakan pembiayaan, model layanan yang digunakan, serta status dan izin penyelenggaranya. Untuk perusahaan pembiayaan, penyelenggaraan BNPL memerlukan persetujuan OJK. Pembaca juga dapat melihat pembahasan BERITANDA.ID tentang aturan baru aset kripto dan pengawasan platform berizin sebagai konteks pengawasan produk keuangan digital.

Melalui Aturan PayLater OJK, regulator menekankan prinsip kehati-hatian, pelindungan konsumen, pelindungan data pribadi, keterbukaan informasi, tata cara penagihan, dan pelaporan. Tujuannya bukan melarang masyarakat menggunakan fasilitas cicilan, melainkan memastikan pembiayaan berjalan secara bertanggung jawab.

 

Syarat Pengguna: Usia dan Penghasilan

Ketentuan teknis PADK OJK Nomor 2 Tahun 2026 mengharuskan perusahaan pembiayaan menilai kelayakan calon debitur dengan memperhatikan usia dan kemampuan finansial. Calon debitur harus berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, serta memiliki penghasilan bruto rata-rata paling sedikit Rp3 juta per bulan.

Informasi penghasilan harus didukung bukti yang valid, misalnya slip gaji atau mutasi rekening. Perusahaan pembiayaan juga dapat menggunakan metode prediksi penghasilan. Ketentuan analisis kelayakan ini mulai berlaku paling lambat 1 Juli 2026 untuk akuisisi debitur baru dan perpanjangan pembiayaan.

Ketentuan tersebut secara khusus dijelaskan dalam PADK BNPL bagi perusahaan pembiayaan. Karena itu, pengguna sebaiknya tidak menyamaratakan persyaratan tersebut untuk seluruh produk cicilan yang kebetulan menggunakan nama paylater.

 

Hak Pengguna Menurut Aturan PayLater OJK

Salah satu pokok penting dalam Aturan PayLater OJK adalah keterbukaan informasi. Pengguna berhak memperoleh informasi yang jelas sebelum menyetujui pembiayaan. Perusahaan pembiayaan wajib menjelaskan tingkat bunga, margin, imbal hasil atau ujrah, biaya administrasi, denda keterlambatan, jumlah dan frekuensi cicilan, serta sumber dana pembiayaan.

Berdasarkan Aturan PayLater OJK, pengguna juga berhak mengetahui risiko penumpukan utang, kemungkinan pencatatan transaksi dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Informasi tersebut harus disampaikan agar keputusan menggunakan BNPL dibuat secara sadar, bukan semata-mata karena promosi atau proses persetujuan yang cepat.

Dalam hal data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, perusahaan pembiayaan harus memperoleh persetujuan pengguna, menjaga kerahasiaan dan keamanan data, serta menggunakan data sesuai tujuan yang disetujui. PADK 2 Tahun 2026 juga membatasi akses aplikasi pada kamera, lokasi, dan mikrofon perangkat pengguna.

Pengguna yang mengalami masalah layanan dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara. Jika pengaduan tidak ditangani sebagaimana mestinya, konsumen dapat memanfaatkan kanal layanan pengaduan OJK melalui Kontak OJK 157.

 

Kewajiban Pengguna Saat Menggunakan PayLater

Di sisi lain, Aturan PayLater OJK tidak hanya mengatur kewajiban penyelenggara. Pengguna juga harus membaca dan memahami perjanjian, memberikan informasi yang benar saat mengajukan pembiayaan, menjaga keamanan akun, serta membayar cicilan sesuai jadwal dan jumlah yang disepakati.

Sesuai prinsip Aturan PayLater OJK, sebelum menekan tombol persetujuan, periksa total biaya, tanggal jatuh tempo, besaran denda, serta konsekuensi jika pembayaran terlambat. Simpan bukti transaksi dan pembayaran. Jangan memberikan kode OTP, PIN, kata sandi, atau akses akun kepada pihak yang mengaku sebagai petugas layanan. Waspadai pula modus penipuan digital, seperti yang dibahas dalam artikel penipuan online di Indonesia.

Pengguna sebaiknya menghitung seluruh cicilan aktif, bukan hanya tagihan dari satu aplikasi. Kemudahan memperoleh limit tidak berarti seluruh limit harus digunakan. Pembelian yang tidak mendesak sebaiknya ditunda jika cicilan berpotensi mengganggu kebutuhan pokok.

 

Batas Rasio Cicilan dan Risiko Menumpuknya Utang

PADK 2 Tahun 2026 mengatur penilaian kemampuan membayar kembali dengan membandingkan pembayaran BNPL terhadap penghasilan debitur. Batas rasio pembayaran ditetapkan paling tinggi 40 persen pada 2027 dan 2028, kemudian menjadi paling tinggi 30 persen mulai 2029.

Batas tersebut merupakan ketentuan penilaian bagi perusahaan pembiayaan, bukan anjuran agar konsumen menghabiskan persentase penghasilan sebesar itu untuk cicilan. Dalam pengelolaan keuangan pribadi, semakin kecil porsi pendapatan yang terserap untuk utang, semakin leluasa ruang untuk kebutuhan rutin dan keadaan darurat.

OJK juga menegaskan bahwa informasi mengenai risiko penumpukan utang dan pencatatan di SLIK perlu disampaikan kepada debitur. Karena itu, anggapan bahwa paylater tidak berpengaruh pada riwayat pembiayaan perlu dihindari. Pengguna perlu membaca penjelasan penyelenggara dan memantau kewajiban pembayaran yang dimiliki.

 

Bagaimana Aturan Penagihan PayLater?

Penagihan dapat dilakukan oleh penyelenggara sendiri atau melalui pihak lain. Namun, pelaksanaannya tetap wajib mengikuti ketentuan pelindungan konsumen. POJK 22 Tahun 2023 melarang penagihan dengan ancaman, kekerasan, tindakan mempermalukan, tekanan fisik atau verbal, serta tindakan mengganggu secara terus-menerus. Penagihan juga tidak boleh ditujukan kepada pihak selain konsumen.

Jika mengalami penagihan yang diduga melanggar ketentuan, pengguna sebaiknya menyimpan bukti berupa pesan, rekaman komunikasi, waktu panggilan, dan identitas penagih. Ajukan pengaduan terlebih dahulu kepada penyelenggara, kemudian gunakan kanal pengaduan OJK apabila persoalan tidak terselesaikan.

 

PayLater Bukan Tambahan Penghasilan

Pada akhirnya, Aturan PayLater OJK memberi kerangka perlindungan, tetapi tidak menghapus kewajiban pengguna untuk mengelola utang secara hati-hati. BNPL dapat membantu mengatur arus pembayaran jika digunakan sesuai kemampuan. Sebaliknya, penggunaan berulang tanpa perhitungan dapat membuat tagihan menumpuk dan mengganggu keuangan rumah tangga.

Dengan memahami Aturan PayLater OJK, pengguna dapat membedakan hak yang harus dipenuhi penyelenggara dan kewajiban yang perlu dijalankan sendiri. Sebelum menggunakan layanan, pastikan penyelenggara dan lembaga pembiayaannya jelas, pahami seluruh biaya, hitung kemampuan membayar, serta baca perjanjian sampai selesai. Perlindungan konsumen akan lebih efektif ketika kewajiban penyelenggara berjalan seiring dengan keputusan finansial yang bertanggung jawab dari pengguna.

 

FAQ Seputar Aturan PayLater OJK

1. Apa aturan terbaru OJK tentang PayLater?
Pengaturan utama BNPL terdapat dalam POJK Nomor 32 Tahun 2025, yang berlaku sejak 15 Desember 2025. Untuk perusahaan pembiayaan, ketentuan teknisnya diatur lebih lanjut dalam PADK OJK Nomor 2 Tahun 2026.

2. Berapa usia minimum untuk menggunakan PayLater?
Untuk BNPL perusahaan pembiayaan, calon debitur paling rendah berusia 18 tahun atau sudah menikah, dengan penilaian kelayakan sesuai ketentuan OJK.

3. Apakah pengguna PayLater harus memiliki penghasilan Rp3 juta?
PADK 2 Tahun 2026 menetapkan penghasilan bruto rata-rata paling sedikit Rp3 juta per bulan bagi calon debitur BNPL pada perusahaan pembiayaan, dengan bukti penghasilan yang valid.

4. Apakah transaksi PayLater tercatat di SLIK?
Informasi mengenai risiko penumpukan utang dan pencatatan dalam SLIK wajib disampaikan kepada debitur. Pengguna perlu memeriksa penjelasan penyelenggara dan status kewajibannya.

5. Ke mana harus mengadu jika penagihan PayLater melanggar aturan?
Ajukan pengaduan kepada penyelenggara terlebih dahulu. Jika belum terselesaikan, konsumen dapat menghubungi OJK melalui Kontak 157 dan menyimpan bukti penagihan.

MIDDLE AD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like
Satu Data Indonesia: Dampaknya bagi Masyarakat

Satu Data Indonesia: Dampaknya bagi Masyarakat

PP 33 Tahun 2026: Aturan Pelindungan Data Pribadi

PP 33 Tahun 2026: Aturan Pelindungan Data Pribadi

Revolusi Digital: Era Komputer Pribadi dan Internet

Revolusi Digital: Era Komputer Pribadi dan Internet

Memahami Peran Teknologi dalam Kehidupan Modern

Memahami Peran Teknologi dalam Kehidupan Modern

Aturan Outsourcing 2026: Apa yang Berubah?

Aturan Outsourcing 2026: Apa yang Berubah?

Cara Cek Status Bansos PKH dan BPNT Online dengan NIK

Cara Cek Status Bansos PKH dan BPNT Online dengan NIK

BOTTOM ADS