Lima Ekskavator Diduga Beroperasi di Hutan Kelawai

Aktivitas alat berat di kawasan hutan menjadi perhatian masyarakat karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
MIDDLE AD

MELAWI, BERITANDA.ID — Aktivitas pertambangan emas yang diduga ilegal menggunakan alat berat kembali menjadi sorotan di wilayah hutan Kelawai, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat menyebutkan sedikitnya lima unit ekskavator diduga beroperasi di kawasan sekitar kilometer 48 dan kilometer 60, bekas jalan operasional PT Erna.

Aktivitas tersebut memunculkan desakan agar Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan, serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) segera turun tangan. Masyarakat meminta aparat tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal dan pengendali kegiatan tersebut.

Menurut informasi masyarakat, penggunaan ekskavator dalam aktivitas tambang itu mengindikasikan kegiatan yang membutuhkan dukungan modal, peralatan, logistik, dan pengorganisasian. Karena itu, penanganan perkara dinilai tidak cukup apabila hanya berhenti pada penyitaan alat berat atau penangkapan operator.

 

Lima Ekskavator dan Dugaan Aktivitas Terorganisasi

Informasi mengenai lima unit ekskavator yang diduga beroperasi di kawasan Kelawai menjadi hal yang perlu segera diperiksa oleh aparat penegak hukum. Keberadaan alat berat di lokasi tersebut perlu ditelusuri, termasuk siapa pemiliknya, siapa yang mendatangkan, siapa yang mengoperasikan, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan.

Jika benar kegiatan tersebut berlangsung tanpa izin yang sah, persoalannya bukan semata-mata pelanggaran administratif pertambangan. Apabila lokasi kegiatan masuk kawasan hutan dan memenuhi unsur pidana, aktivitas tersebut juga dapat berkaitan dengan tindak pidana perusakan kawasan hutan.

Penggunaan alat berat berpotensi mempercepat perubahan bentang alam, pembukaan tutupan vegetasi, penggalian tanah, serta kerusakan ekosistem. Dampaknya dapat meluas melampaui titik penambangan, terutama apabila kegiatan berlangsung terus-menerus tanpa pengawasan dan pemulihan lingkungan.

Namun, status kawasan, koordinat lokasi, legalitas kegiatan, serta kondisi kerusakan di lapangan masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan langsung dan dokumen resmi. Hal-hal tersebut menjadi bagian penting yang harus dibuka dalam proses penegakan hukum.

 

Jangan Hanya Menangkap Operator, Telusuri Pemodal

Salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian aparat adalah kemungkinan adanya pihak yang menyediakan modal dan mengendalikan operasi pertambangan. Dalam kegiatan yang menggunakan beberapa unit ekskavator, penyidik perlu menelusuri rantai kepemilikan alat, sumber pembiayaan, pasokan bahan bakar, jalur distribusi hasil tambang, hingga pihak yang diduga menerima keuntungan.

Penindakan yang hanya menyasar operator berisiko tidak menyentuh pihak yang memiliki kendali lebih besar terhadap kegiatan tersebut. Karena itu, masyarakat meminta aparat mengungkap siapa pihak yang berada di belakang aktivitas tambang di Kelawai.

Masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran adanya dugaan keterlibatan atau pembiaran oleh oknum aparat. Dugaan tersebut merupakan informasi yang harus diperiksa secara serius, bukan kesimpulan bahwa aparat tertentu telah terlibat.

Jika ditemukan bukti adanya anggota kepolisian yang melindungi, membantu, atau menerima keuntungan dari kegiatan tambang ilegal, penanganannya harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum. Pengawasan internal maupun penegakan disiplin dan pidana perlu berjalan apabila unsur pelanggarannya terpenuhi.

 

Ancaman Pidana dan Tanggung Jawab Penegakan Hukum

Ketentuan hukum sebenarnya telah mengatur larangan aktivitas pertambangan tanpa izin di dalam kawasan hutan. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melarang, antara lain, membawa alat berat yang lazim atau patut diduga digunakan untuk kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, serta melakukan penambangan di kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 89 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana bagi orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, berupa penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp1,5 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Sementara itu, apabila pelakunya merupakan korporasi, Pasal 89 ayat (2) mengatur ancaman pidana penjara paling singkat delapan tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp20 miliar dan paling banyak Rp50 miliar.

Penerapan pasal tersebut tentu bergantung pada hasil penyelidikan, status kawasan, unsur kesengajaan, dan pembuktian perkara. Namun, ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan alat berat untuk aktivitas tambang tanpa izin di kawasan hutan bukan persoalan ringan.

 

Satgas PKH Diminta Tidak Membiarkan Kerusakan Meluas

Penindakan terhadap pertambangan ilegal di kawasan hutan juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Pada 13 Mei 2026, Kementerian Kehutanan mengumumkan operasi Gakkum Kehutanan bersama Satgas PKH terhadap praktik pertambangan emas tanpa izin di kawasan hutan Nabire, Papua Tengah. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan tujuh warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengelolaan teknis tambang ilegal serta sepuluh unit alat berat.

Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa kejahatan perusakan ekosistem hutan merupakan kejahatan serius dan terorganisasi.

Penindakan di Nabire memang terjadi di wilayah berbeda dan tidak membuktikan adanya pelanggaran di Kelawai. Namun, langkah tersebut menunjukkan bahwa penelusuran terhadap pengelola dan pihak yang berada di balik operasi tambang merupakan bagian penting dalam penegakan hukum.

Masyarakat Melawi berharap pendekatan serupa dilakukan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya aktivitas pertambangan ilegal di Kelawai. Penegakan hukum diharapkan tidak berhenti pada pekerja lapangan, melainkan menjangkau pemodal, pemilik alat berat, serta pihak lain yang terbukti terlibat.

 

Kapolri Diminta Perhatikan Dugaan Tambang di Melawi

Informasi mengenai dugaan aktivitas tambang emas menggunakan ekskavator di Kelawai juga menjadi perhatian yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Masyarakat meminta pimpinan Polri memastikan jajaran di daerah menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan tidak memberikan ruang bagi praktik pembiaran.

Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Karena itu, penanganan dugaan aktivitas tambang ilegal di Melawi dapat menjadi salah satu ujian bagi komitmen penegakan hukum terhadap kejahatan sumber daya alam, terutama jika dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi keterlibatan oknum aparat.

Aparat penegak hukum perlu segera memeriksa lokasi yang disebut masyarakat, memastikan keberadaan lima unit ekskavator, memeriksa dokumen perizinan, serta mengidentifikasi pihak yang mengendalikan kegiatan tersebut.

Hingga seluruh dugaan itu diuji melalui proses penyelidikan dan pembuktian, setiap pihak yang disebut atau diduga terlibat tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.

Masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa penindakan akan dilakukan. Mereka membutuhkan langkah nyata: pemeriksaan lapangan, pengungkapan pihak yang bertanggung jawab, dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Jika informasi mengenai aktivitas tambang di Kelawai benar, pembiaran hanya akan memperbesar risiko kerusakan kawasan hutan. Pertanyaan yang kini perlu dijawab aparat sederhana, tetapi mendasar: siapa yang mengoperasikan alat berat tersebut, siapa yang membiayainya, dan apakah ada pihak yang membuat aktivitas itu terus berlangsung?

MIDDLE AD

Saya adalah penulis dengan latar belakang pendidikan Sosiologi yang menulis tentang teori sosial, perubahan sosial, budaya, teknologi, dan fenomena masyarakat. Melalui BERITANDA.ID, saya mengembangkan tulisan yang menghubungkan pengetahuan akademik dengan persoalan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like
Penipuan Remote Access: Bongkar Cara Rekening Bisa Terkuras

Penipuan Remote Access: Bongkar Cara Rekening Bisa Terkuras

Scam Call di Indonesia: Mengapa Nomor Telepon Penipu Sulit Dihentikan?

Scam Call di Indonesia: Mengapa Nomor Telepon Penipu Sulit Dihentikan?

Data Pribadi Dijual Online: Membongkar Dari Mana Data Berasal

Data Pribadi Dijual Online: Membongkar Dari Mana Data Berasal

Rekening Penampung Penipuan: Membongkar Ke Mana Uang Korban Pergi

Rekening Penampung Penipuan: Membongkar Ke Mana Uang Korban Pergi

Phising: Membongkar Bagaimana Satu Klik Bisa Membuka Jalan ke Pencurian Data

Phising: Membongkar Bagaimana Satu Klik Bisa Membuka Jalan ke Pencurian Data

Penipuan Online: Mengungkap Ke Mana Uang Korban Pergi dan Mengapa Sulit Kembali

Penipuan Online: Mengungkap Ke Mana Uang Korban Pergi dan Mengapa Sulit Kembali

BOTTOM ADS