Data pribadi kini menjadi bagian penting dari hampir setiap aktivitas digital. Saat membuka rekening bank, menggunakan aplikasi, berbelanja daring, mendaftar layanan pemerintah, hingga mengakses media sosial, masyarakat menyerahkan informasi yang dapat mengidentifikasi dirinya.
Namun, bagaimana jika informasi tersebut disalahgunakan atau mengalami kebocoran? Siapa yang bertanggung jawab dan apa hak masyarakat ketika data pribadinya tidak dilindungi?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting setelah pemerintah menerbitkan PP 33 Tahun 2026, yaitu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Peraturan ini memberikan ketentuan lebih terperinci mengenai pemrosesan data, hak pemilik data, kewajiban pengelola, pengawasan, hingga sanksi administratif.
PP 33 Tahun 2026 adalah Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 16 Juli 2026, tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 88. Berdasarkan Pasal 225, peraturan tersebut mulai berlaku enam bulan sejak tanggal pengundangan, yaitu 16 Januari 2027.
Kehadiran PP 33 Tahun 2026 melengkapi UU PDP yang sebelumnya telah menetapkan prinsip dasar pelindungan data pribadi. Jika undang-undang memberikan kerangka hukum, peraturan pemerintah ini menjabarkan sejumlah mekanisme pelaksanaannya secara lebih teknis.
Ruang lingkupnya mencakup pemrosesan data pribadi, hak dan kewajiban para pihak, transfer data ke luar negeri, partisipasi masyarakat, pengawasan kepatuhan, sanksi administratif, dan penyelesaian sengketa.
PP 33 Tahun 2026 terdiri atas 225 pasal dalam 12 bab. Beberapa ketentuan penting yang perlu dipahami masyarakat dan organisasi meliputi hal-hal berikut.
Pengumpulan dan pemrosesan data harus dilakukan secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan transparan. Penggunaan data juga harus sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
Pengendali data wajib menjaga keakuratan informasi, melindungi keamanan data dari akses tidak sah, serta menghapus atau memusnahkannya setelah masa retensi berakhir, kecuali terdapat ketentuan hukum lain.
PP 33 Tahun 2026 mengatur mekanisme pelaksanaan hak subjek data pribadi. Masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada pengendali data melalui kanal elektronik maupun nonelektronik.
Hak yang dapat digunakan antara lain:
Pengendali data juga diwajibkan menyediakan kanal permohonan yang mudah diakses. Artinya, masyarakat tidak hanya memiliki hak secara normatif, tetapi juga memperoleh mekanisme untuk menggunakannya.
Salah satu ketentuan penting dalam PP 33 Tahun 2026 berkaitan dengan kegagalan pelindungan data pribadi.
Pasal 114 mewajibkan pengendali data menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga yang menyelenggarakan pelindungan data pribadi.
Jangka waktu tersebut dihitung sejak kegagalan pelindungan data diketahui secara pasti, patut, dan wajar. Ketentuan ini penting agar masyarakat dapat mengetahui adanya insiden yang berpotensi memengaruhi keamanan informasi mereka.
PP 33 Tahun 2026 juga mengatur penunjukan Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi (PPDP).
Kewajiban penunjukan berlaku bagi pengendali dan prosesor data dalam kondisi tertentu, antara lain:
PPDP bertugas memberikan saran, memantau kepatuhan, membantu penilaian dampak pelindungan data, dan menjadi narahubung terkait pemrosesan data pribadi.
Pengendali dan prosesor data yang melanggar ketentuan pelindungan data dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
Bentuk sanksinya meliputi:
Berdasarkan Pasal 185, denda administratif dapat mencapai paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Penetapannya mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti dampak pelanggaran, durasi kejadian, jenis dan jumlah data yang terdampak, skala usaha, serta tingkat kepatuhan pihak terkait.
Dengan demikian, angka 2 persen merupakan batas maksimal, bukan denda otomatis untuk setiap insiden kebocoran data.
PP 33 Tahun 2026 mengatur setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi di wilayah hukum Indonesia. Ketentuannya juga menjangkau aktivitas di luar Indonesia yang menimbulkan akibat hukum di Indonesia atau bagi warga negara Indonesia di luar negeri.
Dalam praktiknya, ketentuan ini relevan bagi perusahaan, penyedia aplikasi, lembaga keuangan, institusi pendidikan, instansi pemerintah, dan organisasi lain yang bertindak sebagai pengendali atau prosesor data pribadi.
Perlu dipahami bahwa pengendali data adalah pihak yang menentukan tujuan dan kendali pemrosesan data. Sementara itu, prosesor data menjalankan pemrosesan atas nama pengendali. Keduanya memiliki tanggung jawab sesuai peran dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menjelang 16 Januari 2027, organisasi yang memproses data pribadi perlu mengevaluasi tata kelola internalnya. Persiapan dapat dimulai dengan beberapa langkah berikut:
Persiapan tersebut bukan sekadar urusan administrasi. Pelindungan data berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, layanan digital, dan institusi publik.
PP 33 Tahun 2026 menjadi aturan pelaksanaan penting dari UU Pelindungan Data Pribadi. Peraturan ini memperjelas mekanisme pemrosesan data, hak masyarakat, pemberitahuan kegagalan pelindungan, penunjukan PPDP, pengawasan, serta sanksi administratif.
Peraturan ini mulai berlaku pada 16 Januari 2027. Sebelum tanggal tersebut, organisasi yang mengelola data pribadi perlu menggunakan masa persiapan untuk mengevaluasi sistem dan tata kelolanya.
Bagi masyarakat, pemahaman terhadap aturan ini juga penting. Data pribadi bukan sekadar informasi administratif, melainkan bagian dari hak individu yang harus dihormati dan dilindungi. Keberhasilan pelaksanaannya pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kepatuhan pengelola data dan efektivitas pengawasan.
Apa itu PP 33 Tahun 2026?
PP 33 Tahun 2026 adalah peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, termasuk mekanisme pemrosesan data, hak masyarakat, kewajiban pengelola, dan sanksi administratif.
Kapan PP 33 Tahun 2026 mulai berlaku?
Peraturan ini diundangkan pada 16 Juli 2026 dan mulai berlaku enam bulan setelah pengundangan, yaitu 16 Januari 2027.
Apakah masyarakat bisa meminta data pribadinya dihapus?
Ya. Subjek data pribadi memiliki hak untuk meminta pengakhiran pemrosesan, penghapusan, atau pemusnahan data sesuai persyaratan dan pengecualian dalam peraturan perundang-undangan.
Berapa denda maksimal dalam PP 33 Tahun 2026?
Denda administratif paling tinggi sebesar 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Besarnya sanksi ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi dan dampak pelanggaran.
Apakah semua perusahaan wajib menunjuk PPDP?
Tidak secara otomatis. Kewajiban penunjukan PPDP berlaku apabila kegiatan pemrosesan memenuhi kriteria yang ditentukan, seperti pelayanan publik atau pemantauan sistematis data pribadi dalam skala besar.