Aturan PSE Komdigi: Siapa Wajib Daftar?

Pemerintah mengatur pendaftaran penyelenggara sistem elektronik untuk memperkuat tata kelola layanan digital di Indonesia.
MIDDLE AD

Aktivitas digital masyarakat tidak hanya bergantung pada jaringan internet, tetapi juga pada berbagai layanan yang mengelola data, transaksi, komunikasi, dan informasi. Di balik layanan tersebut, terdapat penyelenggara yang bertanggung jawab atas sistem elektronik yang digunakan masyarakat.

Karena itu, pemerintah mewajibkan penyelenggara sistem elektronik tertentu melakukan pendaftaran. Ketentuan ini dikenal sebagai pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat. Melalui Aturan PSE Komdigi, pemerintah berupaya membangun tata kelola layanan digital yang lebih tertib sekaligus memperjelas tanggung jawab penyelenggaranya.

 

Apa Itu PSE Lingkup Privat?

Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE adalah pihak yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain. Pengertian tersebut mencakup orang perseorangan, badan usaha, dan masyarakat yang menjalankan sistem elektronik.

Dalam konteks layanan privat, PSE dapat berupa perusahaan yang mengoperasikan aplikasi, situs perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, media sosial, hingga platform penyedia informasi.

Dasar pengaturannya antara lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Peraturan menteri tersebut kemudian diubah melalui Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021.

 

Aturan PSE Komdigi: Siapa yang Wajib Mendaftar?

Berdasarkan Pasal 2 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, kewajiban pendaftaran berlaku bagi PSE lingkup privat yang memenuhi kriteria tertentu. Pendaftaran tidak ditentukan semata-mata oleh besar atau kecilnya perusahaan, tetapi juga oleh jenis layanan yang diselenggarakan.

Secara umum, terdapat enam kelompok layanan yang masuk dalam kriteria pendaftaran:

  1. Perdagangan barang dan jasa. Layanan yang menyediakan atau mengoperasikan penawaran maupun perdagangan barang dan jasa melalui situs atau aplikasi, termasuk platform perdagangan elektronik.
  2. Transaksi keuangan. Sistem yang menyediakan layanan transaksi keuangan secara elektronik.
  3. Distribusi konten digital berbayar. Layanan yang mengirimkan materi atau muatan digital berbayar melalui unduhan, surat elektronik, maupun aplikasi.
  4. Layanan komunikasi. Platform pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, percakapan daring, jejaring sosial, dan media sosial.
  5. Penyediaan informasi elektronik. Layanan mesin pencari serta penyediaan informasi berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan, atau kombinasinya.
  6. Pemrosesan data pribadi. Sistem yang memproses data pribadi untuk kegiatan operasional dalam melayani masyarakat terkait aktivitas transaksi elektronik.

Artinya, penyelenggara tidak harus memenuhi seluruh kriteria tersebut. Apabila sistem elektroniknya memenuhi salah satu kriteria, kewajiban pendaftaran dapat berlaku. Penilaian tetap perlu melihat fungsi dan kegiatan layanan yang benar-benar dijalankan.

 

Apakah PSE Asing Juga Wajib Terdaftar?

Kewajiban dalam Aturan PSE Komdigi tidak hanya berlaku bagi penyelenggara yang berbadan hukum atau berdomisili di Indonesia. Perusahaan asing juga dapat diwajibkan mendaftar apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 4 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengatur kewajiban bagi PSE lingkup privat yang didirikan berdasarkan hukum negara lain atau berdomisili tetap di luar negeri apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

  • Memberikan layanan di wilayah Indonesia.
  • Melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
  • Sistem elektroniknya digunakan dan/atau ditawarkan di wilayah Indonesia.

Dengan ketentuan tersebut, lokasi kantor pusat bukan satu-satunya penentu. Layanan digital dari luar negeri tetap dapat masuk dalam cakupan aturan apabila aktivitasnya memenuhi kriteria yang berlaku di Indonesia.

 

Bagaimana Cara Mendaftar sebagai PSE?

Pendaftaran PSE lingkup privat dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Ketentuan dasarnya mengharuskan pendaftaran dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna.

Secara umum, penyelenggara perlu menyiapkan informasi mengenai identitas dan legalitas pihak yang mendaftar, gambaran layanan, serta informasi sistem elektronik yang dioperasikan. Persyaratan dan tahapan teknis mengikuti ketentuan pada sistem OSS dan panduan resmi pendaftaran PSE.

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, tanda daftar PSE diterbitkan oleh Menteri dan penyelenggara masuk dalam daftar PSE lingkup privat yang dikelola kementerian. Masyarakat juga dapat memeriksa daftar penyelenggara melalui portal resmi PSE Komdigi.

 

Apa Sanksi Jika Tidak Mendaftar?

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dapat berujung pada sanksi administratif. Pasal 7 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengatur bahwa PSE lingkup privat yang tidak melakukan pendaftaran dapat dikenai pemutusan akses terhadap sistem elektronik atau access blocking.

Sanksi juga dapat dikenakan apabila penyelenggara tidak melaporkan perubahan informasi pendaftaran atau memberikan informasi yang tidak benar. Tahapannya dapat berupa:

  • Teguran tertulis.
  • Penghentian sementara layanan apabila teguran tidak diindahkan.
  • Pemutusan akses dan pencabutan tanda daftar apabila penyelenggara tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu yang ditentukan.

Peraturan tersebut juga mengatur mekanisme normalisasi atau pemulihan akses setelah penyelenggara memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pemutusan akses bukan satu-satunya aspek yang perlu diperhatikan; ketepatan informasi dan pembaruan data pendaftaran juga menjadi tanggung jawab penyelenggara.

 

Mengapa Pendaftaran PSE Penting bagi Masyarakat?

Pendaftaran PSE bukan sekadar urusan administrasi perusahaan. Keberadaan daftar resmi membantu masyarakat mengenali penyelenggara layanan digital yang beroperasi di Indonesia. Informasi tersebut juga dapat menjadi salah satu titik awal ketika pengguna ingin mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas suatu layanan.

Namun, status terdaftar tidak boleh dipahami sebagai jaminan bahwa seluruh layanan pasti aman, bebas pelanggaran, atau telah memenuhi semua kewajiban hukum. Pendaftaran PSE berbeda dari penilaian menyeluruh terhadap keamanan sistem dan perlindungan data pribadi.

Karena itu, kewajiban PSE perlu berjalan bersama aturan lain, termasuk ketentuan pelindungan data pribadi. Pengguna tetap perlu memahami bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi oleh penyelenggara.

BERITANDA.ID sebelumnya membahas hal tersebut melalui artikel PP 33 Tahun 2026 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pembaca juga dapat memahami risiko penyalahgunaan informasi melalui laporan Data Pribadi Dijual Online: Membongkar Dari Mana Data Berasal.

 

Kesimpulan

Aturan PSE Komdigi mewajibkan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang memenuhi kriteria untuk melakukan pendaftaran. Cakupannya meliputi layanan perdagangan, transaksi keuangan, distribusi konten berbayar, komunikasi, penyediaan informasi elektronik, dan pemrosesan data pribadi terkait transaksi elektronik.

Kewajiban tersebut juga dapat berlaku bagi penyelenggara asing yang memberikan layanan atau menawarkan sistem elektronik di Indonesia. Bagi pelaku usaha, memahami kriteria dan memenuhi pendaftaran menjadi bagian dari kepatuhan terhadap tata kelola digital. Bagi masyarakat, daftar PSE dapat menjadi sumber informasi awal untuk mengenali penyedia layanan yang digunakan.

 

Pertanyaan Umum tentang PSE Komdigi

1. Apa kepanjangan PSE?
PSE adalah Penyelenggara Sistem Elektronik, yaitu pihak yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain.

2. Siapa yang wajib mendaftar sebagai PSE?
Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang memenuhi salah satu kriteria dalam Pasal 2 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 wajib melakukan pendaftaran.

3. Apakah perusahaan asing wajib mendaftar PSE?
Ya. Kewajiban dapat berlaku bagi penyelenggara asing yang memberikan layanan, melakukan usaha, atau menawarkan sistem elektronik di wilayah Indonesia sesuai ketentuan.

4. Di mana pendaftaran PSE dilakukan?
Pendaftaran dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku.

5. Apa akibat jika PSE tidak mendaftar?
PSE yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran dapat dikenai sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektroniknya.

 

Referensi

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
  2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
  3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.
  4. Portal Pendaftaran PSE Lingkup Privat, Kementerian Komunikasi dan Digital.
MIDDLE AD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like
Regulasi AI Indonesia: Pahami Aturan dan Etikanya

Regulasi AI Indonesia: Pahami Aturan dan Etikanya

Satu Data Indonesia: Dampaknya bagi Masyarakat

Satu Data Indonesia: Dampaknya bagi Masyarakat

Aturan PayLater OJK: Hak dan Kewajiban Pengguna

Aturan PayLater OJK: Hak dan Kewajiban Pengguna

PP 33 Tahun 2026: Aturan Pelindungan Data Pribadi

PP 33 Tahun 2026: Aturan Pelindungan Data Pribadi

Revolusi Digital: Era Komputer Pribadi dan Internet

Revolusi Digital: Era Komputer Pribadi dan Internet

Memahami Peran Teknologi dalam Kehidupan Modern

Memahami Peran Teknologi dalam Kehidupan Modern

BOTTOM ADS