Data Pribadi Anak di Internet: Hak dan Perlindungannya

Pelindungan informasi anak di internet membutuhkan peran platform digital, keluarga, dan regulasi.
MIDDLE AD

Anak-anak kini menggunakan internet untuk belajar, bermain, berkomunikasi, dan mencari hiburan. Namun, aktivitas tersebut juga menghasilkan data pribadi yang dapat dikumpulkan oleh aplikasi, situs web, gim, dan berbagai platform digital.

Data Pribadi Anak bukan sekadar nama atau tanggal lahir. Informasi seperti foto, lokasi, rekaman suara, kebiasaan penggunaan aplikasi, hingga identitas akun dapat menjadi bagian dari data yang dikumpulkan dan diproses. Karena anak memiliki kebutuhan perlindungan khusus, pengelolaan informasi tersebut tidak dapat disamakan dengan data pengguna dewasa.

Di Indonesia, hak dan perlindungan data anak di ruang digital telah diatur melalui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi serta regulasi tata kelola sistem elektronik dalam pelindungan anak.

 

Mengapa Data Pribadi Anak Perlu Dilindungi?

Aktivitas digital dapat meninggalkan jejak informasi yang berlangsung dalam jangka panjang. Foto, video, lokasi, identitas, percakapan, dan kebiasaan anak saat menggunakan platform dapat dikumpulkan, disimpan, dianalisis, atau digunakan untuk berbagai tujuan.

Risiko muncul ketika data tersebut digunakan tanpa pemahaman yang memadai, mengalami kebocoran, dimanfaatkan untuk profiling, atau disalahgunakan untuk penipuan dan eksploitasi. Informasi yang terlihat sederhana juga dapat digabungkan dengan data lain untuk membentuk profil pengguna.

Karena itu, pelindungan data anak perlu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, keamanan informasi, transparansi, dan pembatasan pemrosesan data sesuai tujuan yang sah.

 

Hak Anak atas Data Pribadi Menurut UU PDP

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap pemrosesan data pribadi, termasuk data pribadi anak. Pasal 25 secara khusus mengatur bahwa pemrosesan data pribadi anak diselenggarakan secara khusus dan wajib mendapatkan persetujuan orang tua dan/atau wali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa data pribadi anak tidak boleh diperlakukan seperti data pengguna biasa. Persetujuan, perlindungan, dan mekanisme pemrosesan perlu mempertimbangkan status anak sebagai subjek data yang memerlukan perlindungan khusus.

Dalam kerangka pelindungan data pribadi, hak yang berkaitan dengan pengelolaan informasi juga mencakup hak untuk mengetahui pemrosesan data, mengakses informasi tertentu, serta meminta pemenuhan hak sesuai ketentuan yang berlaku.

 

PP TUNAS Mengatur Perlindungan Anak di Platform Digital

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP TUNAS, menjadi landasan khusus untuk melindungi anak saat menggunakan produk, layanan, dan fitur digital.

PP TUNAS mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan layanan yang memperhatikan perlindungan anak. Kewajiban tersebut antara lain mencakup:

  • Memperoleh persetujuan orang tua atau wali sesuai ketentuan.
  • Menyusun Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi.
  • Menerapkan pengaturan privasi tinggi secara baku pada layanan yang dirancang atau berpotensi diakses anak.
  • Menyediakan informasi yang lengkap, benar, akurat, dan mudah dipahami pengguna.
  • Memprioritaskan hak dan perlindungan anak dibanding kepentingan komersial penyelenggara.

Ketentuan ini menempatkan tanggung jawab perlindungan bukan hanya pada keluarga, tetapi juga pada perusahaan dan penyelenggara layanan digital.

 

Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 dan Batasan Usia

Pelaksanaan PP TUNAS diperjelas melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Peraturan ini mengatur batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk, layanan, dan fitur, penilaian risiko, verifikasi pengguna anak, desain perlindungan, serta pengawasan penyelenggara sistem elektronik.

Peraturan tersebut mengelompokkan rentang usia anak menjadi:

  • 3–5 tahun.
  • 6–9 tahun.
  • 10–12 tahun.
  • 13–15 tahun.
  • 16 tahun hingga belum berusia 18 tahun.

Penyelenggara diwajibkan memperhatikan kesesuaian produk, layanan, dan fitur dengan kelompok usia yang dapat mengaksesnya. Aturan ini juga mengatur profil risiko layanan serta langkah perlindungan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan anak.

Implementasi aturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di internet tidak hanya berfokus pada pembatasan akses, tetapi juga pada desain layanan, verifikasi usia, pengaturan privasi, dan pengawasan risiko.

 

Bagaimana Orang Tua Melindungi Data Anak?

Peraturan memberikan tanggung jawab kepada platform, tetapi keluarga juga memiliki peran penting dalam membantu anak memahami keamanan dan privasi digital. Perlindungan dapat dilakukan melalui langkah sederhana berikut:

  • Batasi informasi yang dibagikan: hindari mengunggah identitas, alamat, sekolah, lokasi rutin, atau informasi sensitif anak secara berlebihan.
  • Periksa pengaturan privasi: gunakan pengaturan akun yang membatasi akses orang asing terhadap foto, profil, dan aktivitas anak.
  • Perhatikan izin aplikasi: evaluasi apakah aplikasi benar-benar membutuhkan akses kamera, mikrofon, kontak, atau lokasi.
  • Ajarkan anak mengenali risiko: jelaskan bahwa informasi, foto, dan pesan yang dibagikan di internet dapat disimpan atau disebarkan pihak lain.
  • Gunakan pendampingan sesuai usia: ajak anak memahami penggunaan internet secara bertahap tanpa mengabaikan kebutuhan privasi dan perkembangan mereka.

Tujuannya bukan menjauhkan anak dari teknologi, melainkan membangun kebiasaan digital yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai tahap perkembangan.

BERITANDA.ID juga membahas pengelolaan data dan risiko digital melalui artikel PP 33 Tahun 2026 tentang Pelindungan Data Pribadi, Data Pribadi Dijual Online: Membongkar Dari Mana Data Berasal, dan 6 Tips Menjaga Privasi di Internet dengan Mudah.

 

Kesimpulan

Data pribadi anak di internet merupakan bagian dari hak anak yang perlu dilindungi. Pengumpulan dan pemrosesannya harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, persetujuan orang tua atau wali sesuai ketentuan, keamanan informasi, dan transparansi.

UU Pelindungan Data Pribadi, PP TUNAS, serta Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 memberikan kerangka hukum yang menempatkan tanggung jawab pada penyelenggara layanan digital. Sementara itu, orang tua dan keluarga dapat membantu melalui pendampingan, pengaturan privasi, serta edukasi tentang keamanan digital.

Perlindungan anak di ruang digital bukan sekadar membatasi penggunaan internet. Hal yang lebih penting adalah memastikan teknologi digunakan tanpa mengorbankan hak, keamanan, dan perkembangan anak.

 

Pertanyaan Umum tentang Data Pribadi Anak

Apa yang dimaksud data pribadi anak?
Data pribadi anak adalah informasi yang berkaitan dengan anak dan dapat mengidentifikasi dirinya secara langsung atau tidak langsung, seperti identitas, foto, lokasi, dan informasi akun.

Apakah data pribadi anak dilindungi oleh UU PDP?
Ya. UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur pemrosesan data pribadi anak secara khusus dan mensyaratkan persetujuan orang tua dan/atau wali sesuai ketentuan.

Apa itu PP TUNAS?
PP TUNAS adalah PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Apa yang diatur Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026?
Peraturan tersebut mengatur pelaksanaan PP TUNAS, termasuk batasan usia, penilaian risiko, verifikasi pengguna anak, desain perlindungan, dan pengawasan platform.

Bagaimana orang tua melindungi data anak di internet?
Orang tua dapat membatasi informasi yang dibagikan, mengatur privasi akun, memeriksa izin aplikasi, dan mendampingi anak sesuai usia serta tingkat pemahamannya.

 

Referensi

  1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
  2. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.
  3. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 17 Tahun 2025.
  4. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Evaluasi implementasi PP TUNAS.
MIDDLE AD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like
Regulasi AI Indonesia: Pahami Aturan dan Etikanya

Regulasi AI Indonesia: Pahami Aturan dan Etikanya

Aturan PSE Komdigi: Siapa Wajib Daftar?

Aturan PSE Komdigi: Siapa Wajib Daftar?

Satu Data Indonesia: Dampaknya bagi Masyarakat

Satu Data Indonesia: Dampaknya bagi Masyarakat

Aturan PayLater OJK: Hak dan Kewajiban Pengguna

Aturan PayLater OJK: Hak dan Kewajiban Pengguna

PP 33 Tahun 2026: Aturan Pelindungan Data Pribadi

PP 33 Tahun 2026: Aturan Pelindungan Data Pribadi

Revolusi Digital: Era Komputer Pribadi dan Internet

Revolusi Digital: Era Komputer Pribadi dan Internet

BOTTOM ADS